View of Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir: Sinkronisasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 dan Prinsip Desentralisasi Kewenangan Daerah

Return to Article Details Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir: Sinkronisasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 dan Prinsip Desentralisasi Kewenangan Daerah Download Download PDF